Slawi, Warta NU Tegal
Menjelang berakhirnya masa kepengurusan, Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (Badko LPQ) Kabupaten Tegal menegaskan pentingnya menuntaskan verifikasi lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Verifikasi dipandang bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan langkah penting untuk memastikan keberadaan, keaktifan, serta tata kelola lembaga pendidikan Al-Qur’an di tingkat akar rumput.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum Badko LPQ Kabupaten Tegal, KH. Khairul Amin, dalam Rapat Koordinasi Tim Penilai dan Input Data Verifikasi Akreditasi TPQ sekaligus Rakor Pentasarufan Donasi Padasari di Gedung Sekretariat Badko LPQ Kabupaten Tegal, Desa Pakembaran, Kecamatan Slawi, Rabu (9/9/2026). Rakor dihadiri Pengurus Harian Badko LPQ Kabupaten Tegal, Ketua Badko LPQ kecamatan se-Kabupaten Tegal, tim penilai dan input data verifikasi akreditasi TPQ, serta perwakilan TPQ Padasari.
Dalam arahannya, KH. Khairul Amin meminta seluruh jajaran Badko LPQ kabupaten dan kecamatan menyatukan langkah agar program verifikasi, pembinaan, kaderisasi, hingga penanganan bantuan sosial dapat berjalan sesuai prinsip amanah dan kemaslahatan lembaga pendidikan Al-Qur’an.
“Mengingat periodisasi kepengurusan ini sudah memasuki masa akhir, ada hal-hal besar yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah verifikasi. Karena masa akhir periode sudah tiba, verifikasi ini harus dilaksanakan dan dituntaskan,” ujar KH. Khairul Amin.
“Kalau tidak dilakukan verifikasi, bisa terjadi lembaga yang secara administrasi masih tercatat aktif, tetapi kenyataannya sudah tidak berjalan. Bahkan bisa ada lembaga yang sudah tidak ada, tetapi data dewan gurunya masih menerima bantuan sosial. Ini yang harus kita cegah,” tegasnya.
“Ada beberapa TPQ yang izin operasionalnya masih ada, tetapi praktiknya sudah tidak berjalan. Karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga LPQ, salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah verifikasi. Program verifikasi ini merupakan program wajib pada akhir periode kepengurusan,” jelasnya.
“Saya meminta kepada Ketua Badko LPQ kecamatan untuk menyosialisasikan program ini kepada lembaga masing-masing. Verifikasi membutuhkan tim yang independen. Karena itu, Ketua Badko LPQ kecamatan tidak kita libatkan sebagai tim penilai, bukan karena kita tidak percaya, tetapi supaya proses penilaian tetap objektif,” ungkapnya.
“Ketua Badko LPQ kecamatan posisinya sebagai pendamping, bukan sebagai penilai. Pendampingan ini penting agar lembaga mendapatkan arahan, tetapi hasil penilaian tetap dilakukan oleh tim yang independen,” katanya.
“Kita harus membedakan antara fungsi pembinaan dan fungsi penilaian. Kalau yang menilai sekaligus pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap lembaga, dikhawatirkan muncul penilaian subjektif. Karena itu, kita ingin proses ini dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” terang KH. Khairul Amin.
“Di samping verifikasi, kita juga memiliki agenda besar FASI. Pelaksanaannya diundur sampai Desember. Jawa Tengah akan menjadi tuan rumah kegiatan tingkat nasional, sehingga persiapannya harus dilakukan secara serius dan pembinaannya harus lebih maksimal,” ujarnya.
“Kita tentu memiliki ambisi agar Kabupaten Tegal dapat kembali berprestasi. Tetapi kita juga harus melihat kondisi kemampuan anggaran. Prestasi itu penting, namun pembiayaannya juga harus disesuaikan dengan kemampuan yang ada,” jelasnya.
“Karena itu, kebijakan pembinaan harus dilakukan secara adil dan tidak semuanya dibebankan dalam satu waktu. Pembinaan dapat dilakukan secara menyeluruh, sementara pembinaan rutin setiap hari dapat dikoordinasikan dengan Ketua Badko LPQ kecamatan masing-masing,” katanya.
“Bukan berarti kita tidak melakukan pembinaan. Pembinaan tetap dilakukan, tetapi pelaksanaannya perlu dibagi. Kecamatan memiliki peran penting untuk melakukan pembinaan secara rutin kepada peserta dan lembaga yang berada di wilayahnya,” tegas KH. Khairul Amin.
“Untuk FASI Kabupaten Tegal, persiapan peserta sudah dilakukan. Tinggal bagaimana kita melakukan action dan pembinaan secara konsisten. Kalau ingin hasil yang baik, pembinaannya juga harus serius dan berkelanjutan,” ungkapnya.
“Selain program FASI dan verifikasi, pada akhir Desember kita juga memiliki agenda Musyawarah Daerah TPQ. Ini menjadi bagian dari rangkaian akhir periode kepengurusan yang harus dipersiapkan dengan baik, termasuk komunikasi dan konsolidasi di tingkat kecamatan,” jelasnya.
“Dalam organisasi keagamaan, kita harus mengedepankan kelayakan, kebersamaan, dan menghindari gesekan. Kalau ada yang lebih layak, mari disampaikan dengan baik. Jangan sampai persoalan organisasi justru menimbulkan konflik di antara sesama pengurus dan kader,” pesannya.
“Ini bukan organisasi politik, tetapi wadah organisasi keagamaan. Karena itu, saya berharap tidak ada gesekan. Kita harus mengutamakan ukhuwah, musyawarah, dan kepentingan lembaga serta kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi,” tegas KH. Khairul Amin.
“Untuk bantuan bencana alam, saya sudah memberikan arahan khusus. Kalau sejak awal donasi itu diniatkan dan dihimpun untuk bantuan bencana alam, maka penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh dialihkan meskipun dalam kondisi kita sedang membutuhkan dana untuk keperluan lain,” jelasnya.
“Bantuan yang khusus untuk bencana harus sampai kepada sasaran sesuai kebutuhan. Perkembangan kebutuhan masyarakat juga harus kita ikuti karena kebutuhan orang tidak selalu muncul pada waktu yang sama. Karena itu, bantuan bencana alam perlu dikoordinasikan dengan wilayah terkait agar ketika dibutuhkan dapat segera ditasarufkan secara tepat,” pungkasnya.
Editor: Tahmid
