Bojong, Warta NU Tegal
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kecamatan Bojong menggelar rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-81 Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung PGRI Kecamatan Bojong, Kamis (8/10/2026), dan dihadiri Pengurus Harian PGRI Cabang Bojong serta ketua dan sekretaris ranting PGRI se-Kecamatan Bojong dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
Rapat tersebut menjadi ruang musyawarah untuk menentukan rangkaian kegiatan peringatan HUT PGRI ke-81, termasuk pelaksanaan upacara, kegiatan sosial berupa santunan, keterlibatan peserta dari masing-masing ranting, serta pembahasan anggaran. Musyawarah juga menjadi momentum memperkuat silaturahmi dan kebersamaan para guru lintas jenjang di Kecamatan Bojong.
Ketua Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Bojong, Edi Budiaji, dalam arahannya terlebih dahulu menyampaikan sejumlah perkembangan organisasi, termasuk pelaksanaan diklat best practices. Ia meminta para ketua ranting memastikan informasi kegiatan tersebut telah diteruskan kepada para guru di masing-masing satuan pendidikan agar kesempatan pengembangan kompetensi dapat dimanfaatkan secara optimal.
Edi mengatakan, informasi mengenai diklat best practices sebenarnya telah dibagikan melalui grup ranting. Namun, hingga rapat berlangsung, belum terlihat respons pendaftaran yang cukup dari wilayah Bojong. Ia berharap setelah rapat para pengurus kembali menyampaikan informasi tersebut sehingga para guru yang berminat dapat segera mengikuti pendaftaran melalui tautan terbaru.
“Kemarin kami sudah menyampaikan informasi diklat best practices melalui grup ranting. Kami berharap ketua ranting kembali meneruskan informasi tersebut kepada guru-guru, sehingga kesempatan mengikuti kegiatan ini dapat dimanfaatkan,” ujar Edi.
Menurutnya, keterlibatan guru dalam kegiatan peningkatan kompetensi merupakan bagian penting dari penguatan profesionalisme. Karena itu, komunikasi antara pengurus cabang, ranting, dan anggota perlu terus dijaga agar berbagai program organisasi dapat tersampaikan dengan baik dan tidak berhenti pada tingkat pengurus.
Edi juga menyinggung masih adanya pertanyaan dari sebagian anggota mengenai kiprah dan perjuangan PGRI dalam memperjuangkan aspirasi guru. Ia menegaskan bahwa perjuangan organisasi berlangsung berjenjang, mulai dari tingkat cabang, kabupaten, provinsi hingga nasional.
“Sebetulnya banyak sekali perjuangan PGRI, mulai dari cabang, kabupaten, provinsi, hingga disuarakan ke tingkat nasional. Karena itu, sekarang juga sedang dikumpulkan bukti-bukti perjuangan dan penyampaian aspirasi tersebut agar anggota dapat melihat secara langsung apa yang telah diperjuangkan organisasi,” jelasnya.
Salah satu isu yang menurut Edi terus diperjuangkan adalah nasib tenaga pendidik berstatus paruh waktu, termasuk aspirasi terkait pengangkatan dan ketentuan usia. Ia berharap perjuangan tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang semakin memberikan kepastian dan keadilan bagi para guru yang telah lama mengabdi.
“Salah satu yang diperjuangkan adalah terkait tenaga paruh waktu. Ada ketentuan usia maksimal 35 tahun untuk pengangkatan tertentu, sementara banyak guru yang telah mengabdi usianya lebih dari itu. Aspirasi agar ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan kembali juga menjadi bagian perjuangan PGRI,” ungkap Edi.
Selain persoalan tenaga guru, Edi menyampaikan bahwa PGRI juga mengawal aspirasi lain, di antaranya mengenai gaji ke-13 dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan serta pengembangan profesi guru. Ia berharap komunikasi dari tingkat cabang hingga pusat terus berjalan sehingga aspirasi anggota memperoleh perhatian dari pemerintah.
“Kemarin juga disampaikan aspirasi mengenai gaji ke-13 sebesar 100 persen. Aspirasi tersebut sudah diteruskan dari tingkat kabupaten kepada dinas dan selanjutnya ke tingkat pusat. Mudah-mudahan ada kabar baik terkait hal tersebut,” tuturnya.
Memasuki pembahasan HUT PGRI ke-81, Edi menjelaskan bahwa pada tahun ini tingkat kabupaten tidak menyelenggarakan berbagai perlombaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Upacara tingkat kabupaten juga direncanakan berlangsung di wilayah Pakah dengan peserta yang berasal dari jenjang tertentu, sehingga kegiatan di tingkat cabang perlu dimusyawarahkan secara mandiri.
“Karena di tingkat kabupaten tahun ini tidak ada kegiatan lomba dan cabang tidak dilibatkan dalam upacara kabupaten, kami berharap di tingkat kecamatan tetap ada kegiatan yang dapat memeriahkan HUT PGRI. Namun, semuanya harus kita musyawarahkan bersama,” katanya.
Edi menekankan bahwa setiap kegiatan organisasi harus mempertimbangkan kemampuan anggaran anggota. Karena itu, keputusan mengenai kegiatan HUT PGRI tidak hanya berkaitan dengan bentuk acara, tetapi juga harus diikuti kesiapan seluruh anggota dalam mendukung pembiayaannya.
“Kita perlu bermusyawarah, apakah tahun ini akan ada kegiatan, bagaimana teknis upacaranya, dan bagaimana pembiayaannya. Anggaran berasal dari anggota PGRI, sehingga keputusan harus benar-benar menjadi hasil kesepakatan bersama,” pungkas Edi.
Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Cabang Kecamatan Bojong dari SMA Negeri 1 Bojong, Iwan Widyanto, menyampaikan pandangan agar peringatan HUT PGRI tidak hanya berorientasi pada kegiatan internal guru. Menurutnya, momentum Hari Guru dapat diarahkan pula untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan tali asih atau santunan.
“Kalau lomba-lomba guru manfaatnya lebih banyak untuk kita sendiri. Tetapi kalau kita mengadakan bantuan atau tali asih untuk anak yang tidak mampu, manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Ada nilai kemanfaatan sosial dalam peringatan Hari Guru,” ujar Iwan.
Iwan juga mengusulkan agar tradisi upacara bersama yang melibatkan guru dari SD, SMP, dan SMA tetap dipertahankan. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan semata-mata seremoni, melainkan menjadi ajang silaturahmi yang mempertemukan para pendidik dari berbagai jenjang dalam satu momentum.
“Pesertanya tetap perlu dikumpulkan dari SD, SMP, dan SMA. Ini kegiatan setahun sekali yang menjadi ajang silaturahmi. Jangan sampai kebersamaan dan keakraban yang sudah terbangun justru hilang,” tegasnya.
Menurut Iwan, persoalan biaya tidak seharusnya menghilangkan esensi kebersamaan. Teknis kegiatan dapat dibuat sederhana dan efisien, termasuk kebutuhan perlengkapan upacara, tanpa mengurangi kepantasan dan kekhidmatan peringatan HUT PGRI.
“Kalau persoalannya biaya, kita bisa membuat kegiatan lebih sederhana. Sound system tidak perlu berlebihan, yang penting pantas dan kegiatan tetap berjalan. Kalau ada kekurangan, bisa dibicarakan kemungkinan dukungan dari donatur atau sumber lain yang sah,” jelas Iwan.
Terkait usulan lomba, Iwan mengingatkan agar keputusan yang diambil mempertimbangkan kesepakatan organisasi sebelumnya. Jika kesepakatan lomba dua tahun sekali akan diubah menjadi setiap tahun, maka perubahan tersebut harus dipahami sebagai keputusan bersama yang membawa konsekuensi terhadap iuran, kepanitiaan, dan keberhasilan pelaksanaannya.
“Kalau kita mengubah kesepakatan menjadi kegiatan lomba setiap tahun, konsekuensinya juga harus kita kawal bersama. Bukan hanya memutuskan di rapat, tetapi bagaimana keputusan itu bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan di lapangan,” katanya.
Iwan menambahkan, semangat utama peringatan HUT PGRI hendaknya tetap menjaga persaudaraan dan kebersamaan antarguru. Ia berharap kegiatan yang sudah baik tidak serta-merta dihilangkan, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan organisasi. Semangat tersebut selaras dengan nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.
“Yang sudah baik seharusnya dilanjutkan. Kalau peserta perlu dikurangi karena pertimbangan tertentu, tidak masalah, tetapi unsur dari setiap ranting tetap ada. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk bersilaturahmi bersama,” pungkas Iwan.
Rapat kemudian dipimpin Sekretaris PGRI Cabang Kecamatan Bojong, M. Sisbanani, untuk merumuskan hasil musyawarah. Setelah mendengarkan berbagai pandangan dari pengurus cabang dan ranting, forum menyepakati pelaksanaan kegiatan peringatan HUT PGRI ke-81 di tingkat Kecamatan Bojong dengan tetap memperhatikan kesepakatan organisasi dan kemampuan anggaran anggota.
Hal ini juga untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan lomba secara berjenjang. Jika tahun ini tetap diadakan perlombaan di tingkat cabang, dikhawatirkan tahun depan akan mengalami kesulitan ketika harus melakukan seleksi peserta untuk mewakili Kecamatan Bojong pada perlombaan tingkat kabupaten. Kami tidak ingin peserta yang mewakili kecamatan dipilih secara mendadak atau sekadar ‘comotan’.
Oleh karena itu, tahun ini Cabang PGRI Bojong tidak mengadakan perlombaan dan akan mengikuti perlombaan ketika Kabupaten mengadakan kegiatan tersebut. Artinya, ada kesinambungan dan keberlanjutan dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten,” ujar Sisbanani.
Dalam musyawarah tersebut, forum juga menyepakati pelaksanaan upacara HUT PGRI ke-81 di SMA Negeri 1 Bojong. Peserta upacara akan melibatkan seluruh guru dari jenjang SD, sedangkan dari jenjang SMP dan SMA masing-masing ranting mengirimkan perwakilan sebanyak 10 orang.
“Untuk upacara HUT PGRI ke-81, tempat pelaksanaan disepakati di SMA Negeri 1 Bojong. Petugas pengibar bendera akan melibatkan Paskibra, sedangkan peserta diatur berdasarkan jenjang dan keterwakilan ranting,” terang Sisbanani.
Dari sisi kepedulian sosial, rapat menyepakati pemberian santunan kepada siswa yang membutuhkan. Setiap sekolah akan mengirimkan satu penerima santunan sehingga terdapat 35 penerima yang terdiri atas 31 SD, tiga SMP, dan satu SMA, dengan masing-masing penerima memperoleh Rp200.000.
“Selain upacara, kita juga menyepakati adanya santunan. Masing-masing sekolah mengusulkan satu anak penerima, sehingga total ada 35 penerima. Ini menjadi bentuk kepedulian sosial dalam momentum HUT PGRI,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan upacara, rapat membahas anggaran sekitar Rp10.500.000. Pembiayaan tersebut disepakati berasal dari anggota PGRI dengan iuran sebesar Rp35.000 per anggota yang direncanakan dipotong pada bulan November 2026. Anggaran antara lain digunakan untuk kebutuhan petugas, tenaga pendukung, konsumsi tamu undangan dan pengurus, serta santunan.
“Anggaran kegiatan diperkirakan Rp10.500.000. Iuran anggota sebesar Rp35.000 akan dipotong pada bulan November. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, termasuk santunan, petugas upacara, tenaga pendukung, serta konsumsi bagi tamu undangan dan pengurus PGRI,” pungkas Sisbanani.
Adapun susunan petugas upacara HUT PGRI ke-81 Tahun 2026 yang dibahas dalam rapat meliputi Yoga sebagai pemimpin upacara, Bagus dari SMP Negeri 1 Bojong sebagai pembaca UUD 1945, Suswanto dari SMP Negeri 3 Satap sebagai pembaca Ikrar PGRI, Tahmid dari SMP Negeri 2 Bojong sebagai pembaca doa, Khaerudin sebagai ajudan, Jaelani dan Zaki sebagai pengatur, serta St. Noviatun dan H. Kamal sebagai protokol. Ketua masing-masing ranting/cabang bertugas sebagai pemimpin tiap kontingen.
Editor: Tahmid












